Minut–Kompassulut.com. Warga Desa Sampiri mulai mempertanyakan transparansi pengelolaan Dana Desa terkait proyek perbaikan jalan perkebunan yang dinilai tidak sesuai spesifikasi. Proyek yang seharusnya bertujuan meningkatkan mobilitas warga tersebut kini justru menuai kritik tajam karena kualitas pengerjaan yang dianggap asal-asalan.
warga mengeluhkan kinerja Hukum Tua Jerry Nelwan terkait proyek pelaksanaan jalan lingkar Desa Sampiri jaga 2, tahun 2025 tahap 2. Proyek yang bersumber dari Dana Desa dengan total anggaran Rp.151.240.000 ini dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
Menurut masyarakat, hasil Musyawarah Desa menetapkan bahwa pembangunan jalan lingkar akan menggunakan bahan Hot Mix. Namun,Hukum Tua merubah menjadi rabat beton,dengan volume 3×210m. Masyarakat merasa tidak puas dengan hasil ini karena rabat beton dianggap tidak efisien bagi transportasi.
Terlebih, ada jalan yang sudah hot mix malah dilapisi oleh rabat beton. Sedangkan ada jalan yang masih tidak layak pakai tapi belum juga dibuatkan jalan yang layak” ujar salah satu warga Desa Sampiri.
Kami berharap agar proyek ini dapat diperbaiki dan sesuai dengan kesepakatan awal,” tukas salah satu warga Desa Sampiri.
Masyarakat juga mempertanyakan kelebihan anggaran yang ada dan meminta klarifikasi dari Hukum Tua Jerry Nelwan terkait perbedaan antara perencanaan dan realisasi proyek. Mereka berharap agar kinerja Hukum Tua Jerry Nelwan dapat lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola Dana Desa.
Salah satu tokoh masyarakat setempat, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan bahwa warga merasa dirugikan karena dana yang seharusnya menjadi hak desa untuk pembangunan jangka panjang justru terkesan dihamburkan.
“Kami mendukung pembangunan, tapi kalau kualitasnya seperti ini, tahun depan pasti rusak lagi dan butuh biaya lagi. Ini uang rakyat, seharusnya dikelola dengan amanah,” ujarnya.beberapa warga dikabarkan berencana melaporkan temuan ini ke Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara maupun pihak berwajib untuk diaudit lebih lanjut,guna memastikan apakah ada kerugian negara atau unsur tindak pidana korupsi.
(REDAKSI)
