JAKARTA –Kompassulut.com. Langkah strategis diambil oleh Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (DPP MIPI) dalam memperkuat eksistensi organisasi di wilayah Timur Indonesia. Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J. E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., resmi dipercayakan untuk memimpin pembentukan struktur kepengurusan MIPI di Provinsi Sulawesi Utara.
Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Mandat Nomor: Mdt-04/A/DPP-MIPI/III/2026 yang diterbitkan pada 18 Maret 2026. Penyerahan mandat ini dilakukan langsung oleh Ketua Umum MIPI, Dr. Hi. Anwar Hafid, M.Si. (yang juga menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tengah), bertepatan dengan momentum pelantikan pengurus periode 2026-2031.
Acara yang berlangsung khidmat di Jakarta tersebut dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MIPI yang dibuka oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si., CGRE.
Penunjukan Joune Ganda dinilai sangat tepat mengingat rekam jejaknya sebagai kepala daerah yang memiliki latar belakang akademis yang sangat kuat di bidang ilmu pemerintahan. Ia dinilai mampu mengolaborasikan teori akademis dengan praktik kebijakan di lapangan.
• Tugas Utama: Menyusun struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) MIPI Provinsi Sulawesi Utara.
• Tenggat Waktu: Melakukan konsolidasi dan penyusunan pengurus dalam waktu paling lambat 30 hari sejak mandat diterbitkan.
• Target Anggota: Menjaring figur potensial dari tiga pilar utama: Akademisi, Praktisi, dan Birokrat.
• Koordinasi: Proses penyusunan didampingi oleh tim kesekretariatan pusat dari Kampus IPDN Jakarta.
Surat mandat tersebut ditandatangani oleh Ketua Harian DPP MIPI, Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.Si., dan Sekretaris Jenderal, Prof. Dr. H. Mansyur Achmad Km, M.Si. Melalui mandat ini, Joune Ganda diharapkan dapat segera menghimpun para pakar pemerintahan di Sulawesi Utara.
”Hadirnya DPW MIPI di Sulawesi Utara diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memberikan masukan-masukan ilmiah dan solutif demi peningkatan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujar Joune Ganda merespons penunjukan tersebut.
MIPI sendiri merupakan organisasi profesi yang menjadi wadah bagi para pemerhati dan pakar pemerintahan untuk berkontribusi nyata dalam memperbaiki sistem tata kelola negara. Dengan terbentuknya kepengurusan di Sulawesi Utara, diharapkan akan lahir inovasi-inovasi kebijakan yang berbasis pada kajian ilmiah ilmu pemerintahan.
(Billy)
