MINUT – Kompassulut.com.Bupati Minahasa Utara (Minut), Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., menegaskan bahwa proyek inovasi yang disusun oleh para peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII tidak boleh hanya dijadikan formalitas demi mengincar sertifikat kelulusan. Proyek tersebut harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta memberi manfaat konkret bagi masyarakat.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Bupati Joune Ganda saat menghadiri peluncuran Launching PKN Tingkat II Angkatan XXIII di Atrium Kantor Bupati Minahasa Utara, Senin (2/11/2026).
Menurut Joune, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan ini didanai oleh anggaran pemerintah sebagai bentuk investasi kapasitas aparatur. Oleh karena itu, hasil dari proyek inovasi harus sebanding dengan peningkatan kinerja birokrasi, pendorong iklim investasi, dan mendukung pembangunan daerah.
”Jangan sampai proyek inovasi ini hanya sekadar untuk memenuhi kewajiban agar mendapatkan sertifikat. Sasaran utama kita adalah bagaimana menghasilkan inovasi yang benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat,” tegas Joune.
Ia menambahkan bahwa setiap proyek inovasi akan dikawal ketat melalui proses pengawasan, evaluasi, serta menjadi salah satu tolok ukur penilaian dalam kegiatan mentoring.
Selain menyoroti proyek peserta PKN II, Joune Ganda turut memberikan dorongan dan peringatan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Minut untuk terus membangun etos kerja yang disiplin, produktif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.
Ia mengingatkan agar ASN tidak terjebak pada budaya kerja pasif atau sekadar menjalankan tugas administratif di balik meja. Pelayanan publik, tegasnya, mencakup pula hal-hal sederhana seperti menunjukkan sikap ramah, mengarahkan, dan mendampingi warga yang membutuhkan bantuan informasi perizinan maupun dokumen kependudukan.
”Jangan hanya duduk dan melihat masyarakat datang tanpa memberikan bantuan. Kalau ada warga yang bertanya, arahkan dan bantu mereka. Hal-hal sederhana seperti itu juga merupakan bagian dari pelayanan,” ujarnya.
Bupati juga menekankan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam pelayanan birokrasi, terutama untuk mendukung pertumbuhan investasi di berbagai sektor prioritas seperti pertanian, perdagangan, pergudangan, hingga pariwisata.
”Investor membutuhkan kepastian dan kejelasan. Kita harus membangun kepercayaan agar investasi terus meningkat,” ungkap Joune.
Melalui momentum PKN II ini, Joune berharap semangat berinovasi, disiplin, dan orientasi pelayanan dapat menjadi budaya kerja baru yang menetap di seluruh jajaran birokrasi Pemkab Minahasa Utara demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
(Billy)
