Minahasa Utara — Kompassulut.com.Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., memenuhi undangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengikuti rapat monitoring dan evaluasi (monev) pengendalian inflasi daerah di wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Selasa (27/10/2026).
Rapat yang digelar secara daring melalui aplikasi Zoom mulai pukul 13.00 WIB tersebut berdasarkan surat dari Inspektorat Jenderal Kemendagri Nomor 500.2.5/5109/IJ tertanggal 27 Oktober 2026. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada 26 Oktober 2026 serta rilis angka inflasi September 2026, yang secara khusus menyasar provinsi dan kabupaten/kota dengan tingkat inflasi tertinggi di kawasan Kalimantan dan Sulawesi.
Agenda strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri III serta melibatkan sejumlah kepala daerah, di antaranya Gubernur Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Bupati Minahasa Selatan, Wali Kota Manado, serta Wali Kota Kotamobagu. Keikutsertaan Bupati Joune Ganda dalam forum ini menegaskan komitmen aktif pemerintah daerah dalam mengawal stabilitas harga dan mengevaluasi langkah-langkah pengendalian sesuai kondisi riil di lapangan.
Sementara itu, Bupati Joune Ganda melalui Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Pemkab Minut, Joice Katuuk, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi serta daya beli masyarakat di tengah dinamika harga kebutuhan pokok yang menjadi perhatian serius pada September 2026.
“Tercatat bahwa komoditas seperti cabai rawit masih menjadi andil terbesar dalam mendorong inflasi, baik secara bulanan (m-to-m) maupun tahunan (y-on-y). Namun di sisi lain, kita juga mencatat adanya komoditas penahan inflasi yang cukup membantu, seperti penurunan tarif angkutan udara, bawang merah, daun bawang, serta beras,” jelas Katuuk.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Minut akan terus mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menggiatkan operasi pasar murah, serta mendorong peningkatan produktivitas petani lokal.
“Semua itu dilakukan agar gejolak harga pangan ini dapat diredam demi kesejahteraan seluruh masyarakat Minahasa Utara. Bahkan, upaya lain yang juga diberlakukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni menggalakkan Gerakan ASN Menanam untuk memperkuat ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga,” pungkasnya.
(Billy)
