JAKARTA — Kompassulut.com.
Bupati Minahasa Utara, Dr.Joune Ganda,S.E. M.A.P. M.M. M.si.,di panggung birokrasi nasional kembali menarik perhatian besar. Posisinya yang strategis sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) membuat dirinya dibidik oleh lembaga survei terkemuka, Indikator Politik Indonesia, untuk menjadi salah satu narasumber kunci dalam riset nasional terbaru mereka.
Joune Ganda dinilai sebagai figur penting dalam riset komprehensif bertajuk “Representasi Politik di Indonesia”. Tim peneliti mewawancarai Joune secara mendalam di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Selatan, pada Rabu (20/5/2026).
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Abdul Aziz, menjelaskan bahwa studi berskala nasional ini dirancang untuk memotret lanskap kepemimpinan daerah secara menyeluruh pasca-Pilkada. Riset ini melibatkan setidaknya 300 kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, yang memenangkan kontestasi untuk masa bakti 2025-2030.
”Kami ingin memotret lanskap kepemimpinan daerah pasca-Pilkada secara menyeluruh. Fokus riset ini adalah menggali rekam jejak, latar belakang sosial-ekonomi, hingga gagasan strategis para kepala daerah dalam menakhodai roda pemerintahan ke depan,” ujar Abdul Aziz.
Keterlibatan Joune Ganda dalam riset ini dinilai sangat representatif. Selain dinilai sukses memimpin Minahasa Utara, statusnya sebagai Sekjen APKASI membuat pandangan Joune dianggap mampu menyuarakan realitas, dinamika, serta tantangan nyata yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten di seluruh penjuru Indonesia.
Di hadapan tim peneliti, Joune Ganda memaparkan potret dan tantangan riil demokrasi di tingkat lokal pasca-kontestasi. Menurutnya, esensi dari representasi politik tidak boleh berhenti pada kemenangan elektoral semata, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
Bagi Joune, tantangan terbesar bagi para pemimpin daerah saat ini adalah menjaga dan merawat kembali kepercayaan publik (public trust) yang sempat terbelah selama masa pemilihan.
• Fondasi Utama: Transparansi dan keterbukaan layanan publik.
• Tanggung Jawab Kepala Daerah: Memastikan produk hukum dan kebijakan daerah berpihak pada keadilan.
• Target Utama: Mengakselerasi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan warga.
”Fondasi utama tata kelola pemerintahan hari ini adalah transparansi dan keterbukaan layanan. Kita punya tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa produk hukum dan kebijakan di daerah benar-benar berpihak pada keadilan serta mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan warga,” tegas Joune Ganda.
Selain membedah visi kepemimpinan, riset nasional ini juga menyoroti berbagai isu krusial lainnya di tingkat daerah, antara lain:
• Keterwakilan gender dalam struktur birokrasi.
• Efektivitas regulasi lokal (peraturan daerah).
• Formula harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Output dari riset komprehensif ini nantinya akan diproyeksikan sebagai potret evaluasi makro. Hasil akhirnya diharapkan dapat menjadi rujukan strategis nasional demi meningkatkan mutu demokrasi, sekaligus mengakselerasi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
(Billy)
