JAKARTA — Kompassulut.com. Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar rapat koordinasi percepatan Program Khusus Bioetanol Nasional bersama 42 kepala daerah di kawasan Pengadegan, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026). Langkah strategis ini diambil guna mengejar target ketahanan energi berbasis hayati nasional melalui pemetaan dan pemanfaatan lahan komoditas penyokong utama, seperti tebu, jagung, dan ubi kayu.
Dalam agenda konsolidasi tersebut, Sekretariat Jenderal Kementan mewajibkan seluruh bupati hadir secara langsung tanpa diwakilkan. Para kepala daerah diminta membawa peta potensi wilayah masing-masing untuk diintegrasikan ke dalam rantai pasok biofuel nasional. Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, hadir didampingi Kepala Dinas Pertanian Minut, Berta Katuuk, yang mempertegas peran wilayah timur Indonesia sebagai basis pasokan bahan baku energi terbarukan.
Pemetaan kawasan ini mencakup sebaran wilayah yang luas dari berbagai penjuru Indonesia, antara lain:
• Sumatera: Karo, Serdang Bedagai, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ulu, seluruh kawasan Bangka, serta lima kabupaten di Lampung (Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Mesuji, dan Way Kanan).
• Jawa: Garut, Sukabumi, Wonogiri, Pati, dan Gunungkidul.
• Sulawesi & Gorontalo: Bone, Jeneponto, Gowa, Soppeng (Sulsel); Tojo Una-Una, Sigi (Sulteng); Bombana, Konawe Selatan (Sultra); Bolaang Mongondow, Minahasa Utara (Sulut); serta Pohuwato, Boalemo, Gorontalo Utara (Gorontalo).
• Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, & Papua: Sumbawa, Bima, Dompu (NTB); Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, Malaka (NTT); Bengkayang (Kalbar); Kepulauan Aru (Maluku); dan Merauke (Papua Selatan).
Melalui integrasi data dan peta lahan dari 42 kabupaten tersebut, Kementan menargetkan ekosistem industri bioetanol nasional dapat segera beroperasi tepat waktu.
(Billy)
