JAKARTA – Kompassulut.com.Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) di Jakarta,(selasa 28 juli 2026). Kehadiran Joune Ganda dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
Rakor strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. H. Bima Arya Sugiarto, S.I.P., M.Si., bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si. Agenda utama pertemuan memfokuskan pada pembahasan strategi penguatan pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Turut hadir dalam forum tersebut Ketua Umum APKASI H. Bursah Zarnubi, S.E. (Bupati Lahat, Sumatera Selatan) serta Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Eri Cahyadi, S.T., M.T. (Wali Kota Surabaya, Jawa Timur). Rakor ini menjadi wadah krusial untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah demi mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, Bupati Joune Ganda menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang solid merupakan fondasi utama dalam meningkatkan mutu pelayanan publik sekaligus mengakselerasi pembangunan di daerah.
”Pengelolaan keuangan daerah yang sehat harus dibangun melalui perencanaan yang matang, belanja yang berkualitas, serta optimalisasi PAD secara inovatif tanpa membebani masyarakat. Dengan begitu, daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujar Joune Ganda.
Ia menambahkan, arahan dari Kemendagri menjadi pedoman penting bagi seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat disiplin fiskal, meningkatkan efektivitas APBD, dan menggali potensi PAD secara optimal sesuai aturan yang berlaku.
Lebih lanjut, Joune Ganda menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara untuk terus memodernisasi tata kelola keuangan. Langkah ini dilakukan melalui digitalisasi sistem keuangan, penerapan prinsip good governance, efisiensi belanja, hingga menciptakan inovasi pada sumber-sumber pendapatan daerah.
Sinergi antara pemerintah pusat, kabupaten, dan kota ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
(Billy)
