MINAHASA UTARA –Kompassulut.com. Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, mendampingi Anggota Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), dalam agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik di Kabupaten Minahasa Utara, Sabtu (6/6/2026). Kunjungan ini difokuskan pada peninjauan langsung area operasional PT Meares Soputan Mining (MSM) yang berlokasi di Winuri, Kecamatan Likupang Timur.
Dalam pertemuan strategis tersebut, kedua belah pihak membahas sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Fokus utama pembahasan tertuju pada pengelolaan sumber daya alam (SDA) serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah lingkar tambang.
Sebagai informasi, Komisi IV DPR RI memiliki ruang lingkup pengawasan yang membidangi sektor penting, mulai dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, hingga lingkungan hidup.
“Kami berharap kunjungan kerja ini melahirkan rekomendasi kebijakan yang seimbang antara investasi, kelestarian lingkungan, dan penguatan ekonomi masyarakat lokal,” ujar Bupati Joune Ganda di sela-sela peninjauan.
Tidak hanya fokus pada sektor industri dan lingkungan, momentum ini juga dimanfaatkan Bupati Joune Ganda untuk mempromosikan potensi daerah. Di akhir kunjungan, ia menyerahkan cendera mata berupa produk unggulan UMKM asli Minahasa Utara kepada Titiek Soeharto. Langkah ini menjadi strategi diplomasi daerah dalam memperkenalkan kreativitas lokal ke kancah nasional.
“Ini wujud kebanggaan kami atas kreativitas pelaku usaha lokal. Momentum kehadiran Komisi IV DPR RI adalah peluang besar untuk menunjukkan bahwa produk UMKM Minahasa Utara memiliki daya saing tinggi,” tegas Joune.
Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada PT MSM yang telah mendukung program pemberdayaan UMKM Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, hal ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pihak swasta berjalan dengan sangat baik.
Kunker spesifik dari Komisi IV DPR RI ini bertujuan utama untuk memperkuat fungsi pengawasan legislatif di daerah. Ruang lingkup mitra kerja komisi ini mencakup beberapa kementerian strategis, di antaranya:
• Kementerian Pertanian: Terkait isu ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
• Kementerian Kehutanan: Terkait pengelolaan hutan dan program perhutanan sosial.
• Kementerian Kelautan dan Perikanan: Terkait pengelolaan sumber daya laut serta kesejahteraan nelayan.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan seluruh regulasi di sektor kehutanan, lingkungan hidup, dan kelautan yang diterapkan di daerah dapat berjalan selaras dengan kepentingan sekaligus kesejahteraan masyarakat regional.
(Billy).
