MINAHASA UTARA – Kompassulut.com.Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, memberikan teguran keras terhadap fenomena warga yang melakukan perbaikan jalan secara mandiri namun disertai narasi yang mendiskreditkan pemerintah daerah di media sosial. Hal tersebut ditegaskannya saat memimpin apel Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Minahasa Utara, Senin (20/4/2026).
Dalam arahannya, Bupati Joune Ganda menekankan bahwa meskipun inisiatif masyarakat merupakan hal positif, ia menyayangkan jika aksi tersebut dijadikan alat untuk membangun opini publik yang negatif.
Joune mencontohkan adanya aksi perbaikan jalan skala kecil yang diunggah secara berulang-ulang untuk memancing persepsi ketidakpedulian pemerintah.
“Ada desa yang memperbaiki jalan hanya sekitar 10 meter, tapi diunggah berulang-ulang di media sosial seolah-olah pemerintah tidak peduli. Ini yang perlu kita waspadai,” tegas Joune di hadapan para ASN.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara instan. Ada mekanisme terstruktur yang harus dilalui, mulai dari:
• Musyawarah Desa (Musdes) hingga tingkat kabupaten.
• Kesesuaian anggaran daerah (APBD).
• Skala prioritas pembangunan.
Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini sangat terdampak oleh kebijakan nasional, termasuk adanya pengalihan anggaran untuk program prioritas pemerintah pusat.
“Bukan berarti pemerintah tidak mau bekerja. Tapi ada skala prioritas dan keterbatasan anggaran yang harus kita akui secara terbuka,” jelasnya.
Menyikapi hal ini, Bupati instruksikan langkah-langkah strategis bagi jajarannya:
• Proaktif di Lapangan: Camat diminta turun langsung dan membangun komunikasi intensif dengan Hukum Tua (Kepala Desa) agar tidak terjadi sumbatan informasi.
• Pendampingan Teknis: Masyarakat yang ingin bergotong-royong tetap diperbolehkan, namun wajib didampingi Dinas Pekerjaan Umum (PU) agar kualitas pekerjaan sesuai standar.
• Komunikasi Publik: ASN diminta tidak pasif. Aparatur harus hadir di tengah dinamika masyarakat dan mempublikasikan kolaborasi positif antara warga dan pemerintah.
Menurut Joune, fenomena memancing persepsi “pemerintah tidak hadir” ini tidak hanya terjadi di Minahasa Utara, melainkan pola yang mulai marak di berbagai daerah. Ia mengajak seluruh elemen pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut dengan transparansi dan kinerja.
(Billy)
